Pencitraan Tingkat Dewa “Catatan Kecil Pojok Warung Kopi Ndeso”
Oleh: Malika Dwi Ana
(Pengamat Sosial Politik — Penggiat Institute Study Agama dan Civil Society)
Rangkaian kegiatan menuju Pilpres 2019 banyak isu-isu spektakuler, tapi bila dikaji lebih dalam justru terlihat menggelikan, mengundang gelak tawa. Contohnya? Tepat dua hari yang lalu terjadi penanda tanganan pemerintah melalui PT Inalum telah mengakuisisi saham PT Freeport sebesar 51%. Dan Gloryfikasinya heroik, kayak dapet harta rampasan perang dari penjajah. Jika itu betul, kita telah menjadi mayoritas dan tidak lagi minoritas dalam kepemilikan saham di Freeport. Kita telah menjadi tuan di rumah sendiri.
Namun dalam proses take over saham tadi, Inalum melibatkan sebelas Bank asing. Ini masalahnya. Istilahnya, menyelesaikan masalah tapi malah timbul masalah lagi. Kenapa begitu, sebagaimana diketahui bersama, gunungan emas di Timika itu adalah milik rakyat Indonesia. Lha, kenapa harus membeli barang yang menjadi milik sendiri? Ini yang pertama.
Kedua, proses membelinya pakai duit utangan melibatkan bank-bank asing dimana cicilan plus bunga akan kembali ke bank asing tersebut. Entah mekanismenya nanti semacam apa, seperti itulah logika awamnya. Artinya, hasil emas dari Freeport belum milik kita sepenuhnya.
Bayangkan, 51% Saham Freeport (akan) dibeli Inalum – dibayarnya dengan pendanaan utang dan obligasi, dengan agunan saham FI tersebut?
Lalu diumumkan sebagai “sudah dikuasai” ini gimana maksudnya ya? Dikuasai kreditor maksudnya? Asli saya gagal paham.
Saya bukanya pesimis melihat isu ini. Tapi jika dilihat dari sudut propaganda, hal ini tergolong salah satu bentuk trick deception. Yang kata Joseph Gobbelz: “sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik maka kebohongan itu akan menjadi sebuah kebenaran”. Sebuah Pencitraan Tingkat Dewa
Intinya begini, kebenaran itu memang ada walau sedikit (pengambil-alihan saham 51%), itulah yang dieksploitasi secara gegap gempita kepada publik sehingga gilirannya publik menjadi abai terhadap proses-proses lainnya, karena terlanjur euphoria, dan serentak para pemuja petahana bilang, ini lho keberhasilan pemerintah. Pemilikan saham mayoritas ini memang sudah lama dirindukan oleh banyak orang Indonesia untuk menegakkan kedaulatan ekonomi bangsa ini.
Kita berharap, pemilikan saham mayoritas ini bisa benar-benar untuk kemakmuran rakyat, seperti diamanatkan pasal 33 UUD 1945. Artinya, pajak, royalti hingga retribusinya benar-benar mengalir untuk kesejahteraan rakyat, terutama rakyat Papua.
Semoga kabar baik soal keberhasilan pemerintah RI menguasai 51 persen saham Freeport bukanlah kesepakatan yang buru-buru (tetapi manipulatif) untuk bahan kampanye Pemilu 2019.
Maka sesuai judul postingan ini, isu tersebut merupakan pencitraan tingkat dewa!
Kopi_kiri sendirilah!
#kopitalisme
#kopilosophi
#kopiripot
#Malawu_OmahKopi