Yakin Mau Buka Kembali Sekolah Di Tengah Pandemi? Oleh: Heni Kusmawati, S.Pd, Member Akademi Menulis Kreatif Bima.
Pemerintah melalui kementrian pendidikan dan kebudayaan berencana membuka kembali sekolah pada tanggal 13 Juli 2020 mendatang. Rencana tersebut mendapat banyak penolakan dari orang tua murid, guru dan ahli kesehatan. Pasalnya, kasus yang terinfeksi covid terus meningkat. Dari usia lanjut hingga anak-anak bahkan balita.
Sebagaimana dilansir dari haibunda.com, tercatat 91 balita (0-5) tahun dan 390 anak usia (6-19) tahun positif terinfeksi corona. Data tersebut baru dari wilayah Jakarta.
Adapun wilayah lain seperti Surabaya terdapat 127 anak usia 0-14 tahun dinyatakan positif terinfeksi covid dan 86 orang anak dari wilayah NTB. Dari 86 anak yang positif terinfeksi Covid-19 itu, 35 di antaranya merupakan balita rentang usia 0-5 tahun dan 51 anak berasal dari rentang usia 5-18 tahun (tribunnews.com).
Banyaknya anak yang terinfeksi covid, membuat tidak sedikit orang tua yang gelisah dan takut untuk menyekolahkan kembali anak-anaknya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, melalui akun facebook miliknya, terdapat 71 persen responden menolak sekolah dibuka kembali. Ditambah lagi dengan usia anak-anak rentan terkena virus. Untuk balita bisa tertular dari ibunya serta usia anak-anak dari ibu/lingkungan.
Kebijakan membuka kembali sekolah di tengah pandemi dinilai terlalu buru-buru. Mengingat kasus yang terinfeksi covid terus meningkat. Ahli epidemiologi Dicky Budiman, di berbagai kesempatan menyebutkan pembukaan kembali sekolah di tengah pandemi bisa memunculkan klaster baru di lembaga sekolah. Meskipun pemerintah telah menerapkan aturan protokol kesehatan, hal itu tidak bisa menjamin. Karena anak-anak tidak selamanya berada di ruangan belajar, mereka juga harus ke kantin, tempat bermain dan lain-lain. Saat itulah, aturan mengikuti protokol kesehatan tidak lagi diindahkan.
Semestinya pemerintah mengambil pelajaran dari negara-negara lain yang telah membuka kembali sekolah, padahal sebelumnya kasus covid di negara tersebut telah menurun dan sudah nol kasus. Tepatnya pada 11 Mei 2020 lalu, sekolah dan tempat penitipan anak di Prancis dibuka kembali, dimana sebanyak 1,4 juta anak kembali sekolah. Setelah sekolah dibuka, sebanyak 70 anak terinfeksi covid. Sementara di Firlandia, 17 anak dan 4 guru terinfeksi covid. Kejadian yang sama terjadi di Inggris, sejumlah siswa di sekolah dasar terinfeksi covid (kanal73.com).
Sayangnya, pemerintah tidak mengambil pelajaran dari kebijakan-kebijakan sebelumnya, khususnya selama pandemi covid 19. Setiap solusi yang diterapkan tidak pernah menyelesaikan masalah, justru masalah-masalah terus bermunculan. Pembebasan napi untuk memutus penyebaran covid, yang terjadi malah para napi yang sudah dibebaskan kembali berulah bahkan lebih sadis lagi. Pelonggaran PSBB yang membuat kasus covid semakin meningkat. Dan yang terbaru adalah kebijakan new normal life. Adanya pembukaan kembali sekolah tidak terlepas dari kebijakan new normal life. Pemerintah melepas tanggung jawab terhadap rakyatnya. Ketika tidak diberlakukan new normal, maka kebutuhan rakyat akan dijamin oleh negara.
Inilah akibat diterapkan sistem kapitalisme sekuler. Masalah yang ada tidak pernah bisa diselesaikan karena solusinya tidak menyentuh akar permasalahan. Sistem kapitalis hanya menjadikan manfaat sebagai tolak ukur dalam berbuat. Seandainya bukan karena takut mengalami kerugian, maka pemberlakuan lock down untuk memutus penyebaran covid akan diambil.
Tentunya sistem kapitalisme sangat jauh berbeda dengan sistem Islam. Ibarat bumi dengan langit. Setiap masalah yang ada bisa diatasi. Termasuk kasus wabah covid. Dari awal, ketika ada wilayah yang dilanda wabah, maka negara akan segera memberlakukan karantina wilayah. Dengan begitu penyebaran covid tidak cepat meningkat dan tidak banyak nyawa melayang. Sementara bagi wilayah yang tidak terkena wabah akan beraktifitas sebagaimana biasanya.
Pemberlakuan karantina wilayah juga didukung oleh kebijakan negara. Dimana seluruh kebutuhan rakyat terpenuhi, termasuk pendidikan.
Pemimpin dalam Islam bertanggung jawab penuh terhadap rakyat yang dipimpinnya. Semua kebutuhan rakyat di tengah pandemi akan dipenuhi. Sarana prasarana pendidikan disiapkan sehingga tidak ada kegundahan karena mengikuti proses belajar secara daring. Dengan demikian, proses belajar mengajar di tengah pandemi bisa berjalan optimal karena semua fasilitas pendidikan terpenuhi. Semua ini hanya akan terwujud tatkala pemimpin menerapkan sistem Islam dalam negara.