WARTARAKYAT.ID – Inisiatif membangun gerakan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) di Kementerian Pertanian saat masih menjabat sebagai Inspektorat Jenderal tahun 2008-2010 membuat Wakil Ketua Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Mulyanto mendapat penghargaan dari Kementerian Pertanian. Ia dinilai layak menerima penghargaan tersebut karena berhasil membangun program pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terpadu di wilayah kerja Kementerian Pertanian yang dulu bernama Departemen Pertanian.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo kepada Mulyanto dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia (HAKORDIA), Jumat (13/12/2019), di Auditorium Gedung F, Kementerian Pertanian. Hadir dalam acara tersebut Sekjen, Irjen dan beberapa orang Dirjen lingkup Kementan serta Pimpinan Balai Kementerian Pertanian se-Indonesia.
Dalam sambutannya Syahrul Yasin Limpo menyatakan terima kasih atas upaya yang telah dilakukan para tokoh WBK Kementerian Pertanian. Atas usaha yang dilakukan kini Kementerian Pertanian menjadi satu-satunya Kementerian yang bebas dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK dan mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Syahrul mengajak jajaran Kementerian Pertanian untuk meneruskan tradisi baik ini.
“Menjaga kementerian ini agar tetap bersih tidak bisa hanya dibebankan kepada Menteri, Sekjen, dan Inspektorat Jenderal. Tapi komitmen ini harus dihayati bersama oleh segenap jajaran Kementerian Pertanian,” ujar Syahrul Yasin Limpo.
Sementara itu Mulyanto mengaku surprise ketika menerima undangan dari Kementerian Pertanian yang memintanya hadir sekaligus menerima penghargaan tokoh gerakan WBK. Mulyanto bangga program yang diprakarsainya sepuluh tahun lalu masih dapat diteruskan, bahkan semakin baik. Mulyanto berharap apa yang sudah dicapai selama ini oleh Kementerian Pertanian dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
Mulyanto berharap Kementerian Pertanian dapat menjadi pelopor terlaksanakannya konsep good and clean governance. Hal itu penting untuk menunjang produktifitas lembaga yang pada akhirnya dapat membantu Pemerintah mengurangi defisit neraca perdagangan, khususnya terkait komoditas pertanian.
“Malu kita kalau terkait komoditas pertanian masih harus impor. Apa kita mau seperti itu?” tanya Mulyanto yang dijawab serempak oleh peserta yang hadir. “Itu mengapa kita harus benar-benar menghayati bahwa kegiatan WBK ini tidak semata-mata kegiatan yang bersifat administratif melainkan kegiatan yg memiliki dampak ekonomi secara nasional,” tegas Mulyanto.
Berkat upaya Mulyanto beserta jajarannya di Inspektorat Jenderal kini program pencegahan dan pemberantasan korupsi Kementerian Pertanian menjadi acuan bagi kementerian lain secara nasional, yang diadopsi KPK dan Kemenpan-RB. Bahkan pada tahun 2009 Program WBK Kementerian Pertanian mendapat 2 Rekor MURI untuk kategori Pelopor Gerakan WBK dan Pelatihan Anti-Korupsi WBK.
Selain kepada Mulyanto, Kementerian Pertanian juga memberikan penghargaan yang sama kepada Ir. R. Azis HIdajat, MM., Erif Hilmi, SH., dan Drs. Imam Subarkah, MM. (OSY)