WARTARAKYAT.ID – Perjuangan H Dollah Mando, mendampingi H Rusdi Masse, membangun Bumi Nene Mallomo (Sebagai wakil bupati) tidak sia-sia selama dua priode (2009 – 2019) dengan hasil Dollah menduduki jabatan yang pernah di duduki Rusdi Masse sebagai Bupati Sidrap.
H.Dollah Mando dengan pasangannya Ir H Mahmud Yusuf (Sebagai Bupati dan wakil bupati Sidenreng Rappang) Definitip 2018-2023, Resmi dilantik oleh Gubernur Sulsel Prof Dr H M Nurdin Abdullah, atas Menteri Dalam Negeri di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (31/12/2018).
H.M.Dollah Mando, adalah sosok yang memiliki sejarah tersendiri (dua kali dantik sebagai Bupati). Betapa tidak, setelah dilantik sebagai pelaksana tugas bupati empat bulan lalu, karena bupati H. Rusdi Masse, mengundurkan diri sebelum jabatannya berakhir karena fokus jadi calon legislatif DPR-RI.
Keduanya (Dollah Mando-Ir H Mahmud Yusuf) merupakan hasil Pilkada serentak 27-Juni-2018 , Sidenreng Rappang masa periode 2018-2023. Senin pagi(31/12/2018) resmi dilantik di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jl Urip Sumohardjo, Kota Makassar.
Acara sejarah lepas tahun 2018 menyambut tahun 2019 ditandai pelantikan bupati Sidrap dan Jeneponto. Bupati dan wakil bupati Jeneponto terpilih yang dilantik diambil sumpahnya, H. Iksan Iskandar dan H. Paris Yasir.
Atas nama Menteri Dalam Negeri, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, mengatakan tugas Bupati dan Wakil Bupati saat ini sudah ditunggu masyarakatnya untuk dilaksanakan kelanjutan pembangunan.
“Masyarakat telah menunggu langkah-langkah cepat Bapak Bupati dan Wakil Bupati untuk mensejahterakan rakyat,” kata Nurdin Abdullah.
Namun Nurdin Abdullah mengingatkan, ke depan tidak lagi lawan ada kawan, jangan ada pengkotakan hanya karena pendukung dan bukan pendukung.
“Kebijakan diterapkan sesuai kebutuhan bukan like or dislike,” kata Prof Nurdin, mengingatkan.
Ia menambahkan, sinergitas Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi harus terus dibangun. Demi terwujudnya seluruh program kerja Bupati.
“ Pasalnya program mensejahterakan rakyat tidak bisa diselesaikan sendiri tanpa sinergi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” kunci Gubernur Sulsel. (RED)