WARTARAKYAT.ID – Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Khoirul Amin. Angkat bicara menyikapi pernyataan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (DPW PBB), Muhammad Tahir. Tentang Wali Amanah yang ada di Partai Bulan Bintang.
Awalnya, Tahir menyatakan, bahwa berdasarkan hasil keputusan Muktamar Partai Bulan Bintang (PBB) yang digelar di Bangkabelitung. Bahwa PBB sudah tidak ada lagi Wali Amanah.
”Ada urusan apa dengan Organisasi Kemasyakatan (Ormas), Organisasi Kepemudaan (Okp). Organisasi Mahasiswa seperti; DDII, GPI, ICMI, BBSPPI, FUI, PERSIS, PSII, AL IRSYAD, PII, BKPRMI dan organisasi lainnya untuk merongrong kewibawaan PBB. Kalau itu di katakan Wali Amanat itu sudah tak ada lagi,” tegas Tahir.
“Sejatinya para peronrong ini jika bekerja untuk membesarkan partai, kenapa saat jelang pemilu 2019, PBB di daerah masalah organisasi yang dianggap wali amanah tak satupun bersuara. Atau hadir memberi dukungan ke PBB, kenapa saat ini dimana PBB sedang treandnya bagus Sekjen di salahkan, ada apa?” tanya Tahir, sebagaimana dilansir katasulsel.com, Rabu (25/5/2022).
Menyikapi hal tersebut, Sekjen PP GPI, Khoirul Amin angkat bicara. Saat ditemui di Markas GPI Menteng Raya 58, Jakarta Pusat. Iya menyesalkan Pernyataan yang dibuat oleh Sekretaris DPW PBB Sulawesi Selatan tersebut.
“Saya sangat menyayangkan statemen Sekretaris DPW PBB Sulsel, tentang Wali Amanah Partai Bulan Bintang. Tau apa beliau tentang Wali Amanah? Tidak akan pernah ada PBB tanpa ada Wali Amanah,” ujar Sekjen PP GPI.
“Dia itu siapa? Dia kan bukan Pendiri atau Ormas yang tergabung dalam Wali Amanah, yang berdarah-darah untuk mendirikan PBB. Dia itu kan hanya penikmat hasil, kok tiba-tiba mengomentari tentang Wali Amanah PBB,” lanjut mantan Presma UCY Yogyakarta tersebut.
Untuk itu, kata Khoirul Amin, semua Pengurus, Anggota maupun Kader Partai Bulan Bintang. Harus diberikan pemahaman dan sejarah tentang pendirian Partai PBB.
“Jangan sampai ada pahlawan kesiangan di Partai PBB, bukan tokoh pendiri, dan juga bukan ormas yang ikut pasang badan dari awal pendirian Partai. Tapi seakan-akan dia pemilik saham tunggal di Partai PBB, hal itu tidak boleh terjadi dan harus disikapi dengan tegas,” pungkas Amin. (HRN).