SUARAMERDEKA.ID – Anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan (PKS) Mulyanto mengingatkan PLN soal target elektrifikasi 100 persen di tahun 2020 agar tidak PHP (Pemberi Harapan Palsu). Pasalnya, dalam beberapa kali kunjungan kerja Komisi VII dan kunjungan anggota DPR RI ke daerah pemilihan (dapil) ditemukan ketidaksesuaian data antara klaim PLN dengan kenyataan sebenarnya.
Mulyanto meragukan validitas data PLN yang mengklaim sudah berhasil melakukan elektrifikasi lebih dari 90% secara nasional. Keraguan ini dikatakan Mulyanto usai mengikuti kunjungan kerja Komisi VII DPR-RI ke Kapal PLTD 120 MWe, di Ambon, Maluku, Rabu (18/12/2019).
“Misalnya di Maluku, PLN mengklaim sudah berhasil melakukan elektrifikasi 90 persen tapi berdasarkan pengamatan langsung di lapangan masih ditemukan wilayah-wilayah tertentu yang belum teraliri listrik,” ujar Mulyanto
Untuk itu Mulyanto meminta Pemerintah membuat definisi ulang yang lebih jelas dan tegas tentang elektrifikasi. Supaya terjadi kesepahaman antara DPR dan PLN tentang indikator keberhasilan elektrifikasi.
“Ini soal akurasi data. Antara PLN dan DPR harus punya acuan dan pengertian yang sama tentang elektrifikasi. Apakah listrik yang diproduksi secara swadaya oleh masyatakat dapat diklaim sebagai pencapaian elektrifikasi oleh PLN. Apakah berbasis desa atau rumah tangga. Bagi PLN mungkin termasuk tapi bagi DPR kan bisa jadi tidak termasuk,” ujar Mulyanto.
Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini, sedikitnya ada dua tantangan besar yang dihadapi PLN dalam mewujudkan target elektrifikasi 100 persen di tahun 2020 ini. Pertama, kondisi geografis daerah kepulauan dan remote area. Dan kedua, daya beli masyarakat.
Seperti di Maluku, Papua dan beberapa wilayah remote lain, PLN terkendala kondisi geografis untuk mengembangkan jaringan distribusi listrik. Kalaupun kendala pengembangan jaringan ini sudah teratasi, maka tantangan berikutnya adalah soal daya beli.
“Kami masih menemukan banyak masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pemasangan sambungan listrik di rumahnya. Biaya sebesar 600 ribu hingga 1 juta masih dianggap memberatkan,” imbuh Mulyanto.
Ia mendorong Pemerintah terus mencari sumber energi listrik yang murah dan relatif mudah didistribusikan ke wilayah-wilayah remote. Pemerintah diharapkan mampu menciptakan inovasi dan pengadaan listrik bersumber energi baru terbarukan (EBT).
“Sumber baterai dan EBT paling ideal, meski pada daerah yang tertentu, listrik berbasis diesel tak terhindarkan,” ujar Mulyanto.
Sekretaris Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS ini juga mengusulkan agar Pemerintah mempertimbangkan pengadaan subsidi pemasangan listrik baru bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
“Bila langkah-langkah tersebut tidak secara sigap diatasi maka target elektrifikasi 100 persen di tahun 2020 hanya PHP,” tegas Mulyanto. (OSY)