WARTARAKYAT.ID – Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari LM Rajab Jinik S.Sos M.Hum meminta mahasiswa untuk terlibat dalam pengawasan anggaran percepatan penanganan Covid-19 di Sulawesi Tenggara (Sultra). Hal ini sebagai bentuk partisipasi mahasiswa untuk memastikan anggaran tersebut benar-benar digunakan dengan semestinya.
Demikian dikatakan Rajab Jinik selaku pemateri dalam diskusi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Metro Kendari dan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Sultra. Diskusi bertema “Bersolek Citra Politik di Zona Covid-19” tersebut dilaksanakan secara daring, Kamis (14/5/2020).
“Saya menantang mahasiswa untuk mengawasi anggaran Covid-19 di Sulawesi Tenggara. Mahasiswa tidak cukup hanya bermain wacana di media masa dan media sosial. Mereka harus terlibat langsung dalam membantu pemerintah melakukan pengawasan. Agar anggaran tersebut tepat sasaran, tepat guna serta tepat manfaat,” Kata Rajab Jinik yang akrab disapa Bang Rajab usai acara.
Ia menyebutkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra telah merelokasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 800 miliar untuk berperang melawan covid-19. Jumlah ini termasuk Rp 500 miliar anggaran cadangan. Sementara anggaran yang bersumber dari Coroporate Social responsibility (CSR) dan sumbangan pihak ketiga lainnya sejauh ini belum terkonfirmasi besarannya.
Menurut Rajab Jinik, dengan anggaran sebesar itu, berpotensi memunculkan berbagai penyimpangan. Potensi ini bertambah besar jika pengawasan dana tersebut longgar. Oleh sebab itu, dibutuhkan partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa dan komunitas lainnya untuk mengawasi dana sebesar itu agar tidak disalahgunakan.
“LSM dan Mahasiswa perlu terlibat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Covid-19. bBik yang bersumber dari APBD maupun dari dana CSR Badan Usaha Milik Negara maupun perusahaan swasta serta sumbangan pihak ketiga lainnya. Hal ini bertujuan agar pengelolaan anggaran Covid-19 lebih transparan. Dan masyarakat dapat mengetahui alokasi anggaran tersebut digunakan untuk apa saja,” ungkap Rajab Jinik.
Pada Kesempatan yang sama Ketua Umum Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Sultra Abdurrajab Saputra menyatakan kekecewaannya atas keterlambatan distribusi bantuan sosial dari Pemprov Sultra. Ia menyebut, keterlambatan terjadi karena permasalahan karung sembako belaka.
“Seharusnya bantuan sosial itu bisa lebih cepat didistribusi kemasyarakat. Tetapi karena harus menunggu foto bergambar Gubernur Sulawesi tenggara yang dicetak pada karung sembako, maka terjadi keterlambatan dalam penyalurannya,” kata Rajab Saputra.
Ia mengaku, GPM Sultra tidak mempersolkan karung beras tersebut bergambarkan foto Gubernur Sultra. Namun Pemprov Sultra harus terbuka dari mana sumber anggaran bantuan sosial tersebut.
“Pemerintah harus jujur. Apakah anggaran tersebut bersumber dari dana pribadi atau dari APBD Sultra. Hal ini penting agar tidak menimbulkan persepsi buruk dari masyarakat kepada pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara. Kita berharap bahwa Gubernur Sultra fokus pada pencegahan penyebaran covid-19 ketimbang pencitraan politik yang tidak perlu,” tutup Rajab Saputra. (WAS/MAC)
