WARTARAKYAT.ID – Rehabilitasi nama baik mantan Direktur Utama PT. ASDP, Ira Puspadewi, oleh Presiden RI, kembali memicu diskusi publik mengenai kualitas proses penegakan hukum di Indonesia.
Keputusan tersebut dinilai sebagai peringatan serius bagi aparat penegak hukum agar lebih berhati hati dalam menangani dugaan pelanggaran, terutama yang melibatkan pejabat publik.
Kukuh Priyono, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), menilai bahwa persoalan ini bukan sekadar soal substansi kasus, melainkan bagaimana proses hukum dijalankan sejak awal. Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Menurutnya, kesimpulan prematur dan ketergesaan dalam mengumumkan dugaan pelanggaran dapat merusak reputasi individu sekaligus menurunkan wibawa institusi penegak hukum.
“Jika proses penegakan hukum sudah kuat, mengapa rehabilitasi politik masih diperlukan? Ini menandakan adanya potensi kekurangan dalam verifikasi, pengumpulan data, maupun analisis hukum,” Ujarnya dalam keterangannya.
Kukuh menilai, aparat penegak hukum seharusnya menjunjung asas kehati hatian tanpa mengorbankan profesionalitas.
Ia menilai, lemahnya verifikasi awal membuka ruang munculnya politisasi, spekulasi publik, dan ketidakpastian hukum.
Dalam negara demokrasi, lanjut Kukuh, proses hukum yang tidak cermat dapat menimbulkan preseden berbahaya. Publik bisa menilai hukum sedang diperalat, bukan ditegakkan berdasarkan standar objektif dan imparsial.
“Memulihkan nama baik tidak seharusnya bergantung pada intervensi presiden. Integritas proses hukum adalah tanggung jawab aparat itu sendiri,” Tegasnya.
Kasus ini dinilai menjadi momentum evaluasi internal bagi lembaga penegak hukum. Standar akurasi, transparansi, dan profesionalisme dianggap kunci menjaga kepercayaan publik.
Jika tidak ada pembenahan, pola yang sama diyakini akan terus berulang ramai pada putusan pengadilan, mereda setelah rehabilitasi, namun menyisakan kekecewaan dan keraguan masyarakat.
Kukuh menutup dengan menyerukan agar penegak hukum memperkuat prosedur, etika, dan mekanisme pengawasan.
“Profesionalisme bukan pilihan, melainkan kewajiban. Tanpa itu, kepercayaan publik akan terus terkikis.” Tutupnya.
Hingga kini, sejumlah pihak menunggu langkah evaluatif lembaga penegak hukum terkait penanganan kasus tersebut. Publik berharap, insiden ini menjadi titik balik menuju proses hukum yang lebih akuntabel dan tidak mudah digiring opini. (RED)






