Ironi TKA Masuk Saat PPKM Darurat, Nasib Pekerja Lokal Kian Terancam?
Oleh: Yuni Damayanti
Publik kembali mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengatasi pandemi, sebab ditengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali pada tanggal 3 Juli 2021, ada 20 pekerja asing asal Tiongkok itu tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pukul 20.10 Wita dengan menumpangi pesawat Citilink QG-426 dari jakarta. Stakeholder Relation Manager, Angkasa Pura 1, Iwan Risdianto membenarkan adanya kedatangan puluhan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar untuk membangun smelter di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.
Secara terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Andi Darmawan Bintang juga membenarkan tentang kedatangan 20 orang TKA asal Tiongkok itu.Sejauh ini, total 46 orang asal Tiongkok telah memasuki Sulsel, termasuk 20 orang yang datang pada sabtu (3/7), sembilan orang pasa 29 Juni dan 17 orang pada 1 Juli, (antaranews.com, 5/7/2021).
Kedatangan TKA ini pun mendapat respon dari Wakil Ketua DPR RI Sufahmi Dasco Ahmad meminta pemerintah melarang Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia selama penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat pada tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Menurutnya, larangan ini penting agar kebijakan PPKM darurat berjalan efektif dan penerapanya tidak diperpanjang setelah berakhir tanggal 20 Juli mendatang. Selain itu Dasco mengingatkan tentang keselamatan masyarakat dengan mengambil langkah antisipasi bertambahnya varian virus baru dari luar negeri masuk ke Indonesia, (cnnindonesia.com, 4/07/2021).
Lain halnya dengaa Wakil Ketua DPR RI yang mengkhawatirkan bertambahnya virus varian baru, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan kedatangan TKA asal Cina dan India menggunakan pesawat sewa di tengah pandemi Covid-19 merupakan ironi yang menyakitkan dan mencederai rasa keadilan. Lebih lanjut, menurut Iqbal, kedatangan TKA dari Cina dan India tersebut makin menegaskan fakta UU Cipta kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dibuat pemerintah untuk memudahkan masuknya TKA yang mengancam lapangan pekerjaan pekerja lokal, (bisnis.com, 11/05/2021).
Terbukti masuknya TKA selama pandemi adalah ironi sebab banyaknya pekerja lokal yang jadi korban PHK selama pademi butuh lapangan kerja baru, bukankah ini sangat melukai hati rakyat?. Tidak cukup sampai disitu bahkan kasus sebaran virus baru adalah kasus yang diimpor juga didapat dari mobilitas orang yang perjalanan internasional. Pemerintah terlihat kurang serius dalam menangani melojaknya kasus Covid-19 ini, padahal sudah banyak nyawa yang menjadi korban, seharusnya menyelamatkan nyawa rakyat menjadi prioritas pemerintah saat ini bukan yang lain.
Jika alasan bahwa TKA tersebut bagaian proyek investasi asing ini membuktikan kebijakan yang dibuat tidak mandiri dari kepentingan asing. Wajar hal seperti ini terjadi dalam sistem demokrasi, karena pemilik modal bebas mengatur atau menitipkan kebijakan kepada penguasa. Hal ini menjadi sebab utama mengapa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak membela kepentingan rakyat kecil justru membela pemilik modal atau pengusaha. Rakyat menjadi tumbal demokrasi, selama pandemi kebutuhan hidup makin meningkat sementara banyak yang telah kehilangan pekerjaan. Ini akan semakin menambah kesenjangan ekonomi.
Hal seperti ini jelas berbeda dengan pemerintahan Islam yang pernah berjaya lebih dari 12 abad lamanya, yang mana merupakan suatu negara yang memiliki sistem ampuh dan telah terbukti mampu menyelesaikan masalah masyarakat dalam mengatasi wabah. Menciptakan lapangan kerja pun sangat mudah karena pengelolaan SDA akan dikelola sendiri oleh negara tanpa campur tangan pihak asing, sehingga tidak ada intervensi dari pihak luar.
Dalam Islam kepemimpinan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Sebagaimana dari Ibn Umar ra. dari Nabi saw, beliau bersabda, “Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian…” (HR Bukhari-Muslim).
Berlandaskan hal tersebut maka khalifah sebagai pemimpin negara, benar-benar berusaha untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan optimal, termasuk di kala wabah menyerang.Upaya ini dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki negara mulai dari aspek pendanaan, alat medis yang memadai, hingga faktor pendukung seperti penggunaan teknologi.
Dengan demikian, khalifah tidak akan membiarkan TKA masuk ke dalam negeri jika rakyatnya sendiri masih kekurangan lapangan pekerjaan dan pandemi masih mewabah. Melakukan penutupan wilayah akan dilakukan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 dan memisahkan antara yang sakit dan sehat. Si sakit akan di obati agar tidak menularkan pada yang sehat, Wallahu a’lam bisshowab.
