Hukum Jaminan di Indonesia: Ketika Kepastian Hukum Berubah Jadi Ilusi
Oleh: Kukuh Priyono Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Nahdatul Ulama Indonesia.
Dalam sistem pembiayaan modern, jaminan adalah jantung kepercayaan. Perbankan tidak akan berani menyalurkan kredit tanpa adanya agunan yang kuat.
Itulah mengapa Indonesia memiliki instrumen seperti Hak Tanggungan, Fidusia, dan Gadai yang secara teori memberi kepastian bagi kreditur dan rasa aman bagi debitur. Sayangnya, yang tampak di atas kertas sering jauh berbeda dari praktik di lapangan.
Asas publisitas pada Hak Tanggungan hanya memastikan jaminan tercatat, tetapi tidak memastikan nilainya realistis saat eksekusi. Proses penilaian (appraisal) kerap formalistik dan tidak diawasi ketat.
Akibatnya, ketika debitur wanprestasi, kreditur baru menyadari jaminan tidak cukup menutupi utang. Sementara debitur merasa dirugikan karena asetnya “dihargai murah”. Keduanya sama-sama kecewa.
Janji kemudahan eksekusi hanyalah slogan. Undang-undang memang memberikan parate executie (hak menjual langsung melalui lelang tanpa putusan pengadilan).
Namun, debitur sering mengajukan gugatan untuk menunda lelang. Pengadilan pun kerap mengabulkan penundaan demi “kehati-hatian”. Hasilnya? Hak Tanggungan yang perkasa di undang-undang berubah jadi lumpuh di ruang sidang.
Pada jaminan Fidusia, masalah bergeser menjadi konflik lapangan. Penarikan kendaraan kerap dilakukan oleh debt collector ilegal, memicu kekerasan dan kriminalisasi. Setelah Putusan MK No.18/2019, eksekusi fidusia makin rumit dan harus melalui persetujuan wanprestasi dari debitur. Niat awal melindungi masyarakat, tetapi efek sampingnya: kepastian hukum bagi kreditur melemah.
Kelemahan ini semua bermuara pada dampak ekonomi yang serius: suku bunga kredit lebih tinggi, UMKM makin sulit mendapat pinjaman, dan aset yang seharusnya menjadi motor produktivitas justru tertahan dalam sengketa panjang. Kita kehilangan potensi pertumbuhan ekonomi hanya karena hukum jaminan yang tersendat.
Sudah saatnya pemerintah merubah pendekatan ke arah lebih baik. Hukum jaminan tidak boleh hanya fokus pada sertifikat dan stempel, tetapi pada fungsi ekonomi dan kepastian eksekusi.
Reformasi perlu diarahkan pada integrasi data pertanahan, transparansi penilaian jaminan, penegakan eksekusi yang sah oleh aparat resmi, serta pembatasan gugatan yang digunakan hanya untuk menghambat proses hukum.
Jika hal-hal mendasar ini tidak dibenahi, hukum jaminan Indonesia akan terus menjadi perisai retak, tampak megah sebagai instrumen keadilan, namun mudah dihancurkan oleh celah hukum dan kelambanan birokrasi.
Kepercayaan dalam pembiayaan adalah fondasi ekonomi bangsa. Bila jaminan gagal menegakkan kepercayaan itu, kita sedang membiarkan ekonomi berjalan di atas tanah yang rapuh.




