oleh

Khoirul Amin: Independensi Peradilan Tidak Sama dengan Kemandirian Anggaran

WARTARAKYAT.ID – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) secara tegas menolak wacana pemberian kemandirian anggaran kepada lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Umum PP GPI Khoirul Amin, SH., MH menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi melemahkan sistem checks and balances antar lembaga negara dan membuka ruang penyalahgunaan anggaran di lembaga peradilan.

“GPI tidak menolak independensi peradilan, tapi menolak jika kemandirian anggaran dijadikan alasan untuk bebas dari mekanisme pengawasan negara. Independensi dalam memutus perkara tidak sama dengan kebebasan mengelola dana,” Tegas Khoirul Amin.

Menurut ketum PP GPI, UUD 1945 telah menegaskan melalui Pasal 23 bahwa seluruh anggaran negara harus dikelola secara transparan melalui mekanisme APBN yang disetujui bersama Presiden dan DPR.

Karena itu, ia menilai kemandirian anggaran yudikatif bertentangan dengan prinsip konstitusi dan semangat transparansi publik.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa lembaga peradilan hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya.

Pemberian kewenangan penuh dalam mengatur anggaran justru dapat menciptakan “superbody yudikatif” yang sulit diawasi publik.

“Kemandirian yang berlebihan akan menciptakan kekuasaan tertutup di lembaga yudikatif. Ini berbahaya karena dapat menimbulkan moral hazard dan memperlemah pengawasan publik,” Ujar Amin.

PP GPI juga menegaskan bahwa pengawasan keuangan negara terhadap lembaga yudikatif harus tetap berada di bawah sistem nasional dengan melibatkan BPK, KPK, dan Komisi Yudisial, agar pengelolaan anggaran tetap transparan dan akuntabel.

“Independen boleh, tapi anggaran tetap harus diawasi rakyat. Jangan sampai atas nama independensi, lembaga peradilan justru menjadi kebal dari kontrol publik,” Tambah Ketum GPI.

Sebagai penutup, PP GPI menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi kepemudaan untuk bersama-sama menolak upaya pelemahan sistem pengawasan keuangan negara atas nama kemandirian lembaga yudikatif. (RED)

Loading...

Baca Juga