WARTARAKYAT.ID – Pemalangan kegiatan Pembangunan Pengendali Banjir sungai Warmare, Sabtu (3/11/2018) resmi di buka. Aksi ini dilakukan selama kurang lebih dua minggu, karena terjadi perselisihan faham dari beberapa pihak.
Kabar ini disampaikan satuan kerja Pelaksanaan Pemanfaatan Jaringan Sarana Air (PJSA) BWS Papua Barat, melalui Kepala Satuan Kerja Yunus ST MT, mewakili Kepala Balai Wilayah Sungai BWS papua barat. Yunus berharap kejadian ini tidak terulang lagi di masa mendatang.
“Mudah-mudahan tidak terjadi pemalangan lagi dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua “Kata Kepala Satker, Yunus ST MT (Sabtu/03/11-2018).
Pemalangan kegiatan ini disebabkan ada salah komunikasi antara pihak balai. Yakni kontraktor pelaksana dan kontraktor lokal serta masyarakat pemilik Hak Ulayat. Untuk melanjutkan pekerjaan tersebut pihak balai dan masyarakat serta kontraktor. Mereka melaksanankan acara adat dengan memotong babi dan mempersebahkan darahnya ke tanah. Sebagai simbol Adat dari suku Manokwari, untuk mengakhiri konflik atau kesalahfahaman yang terjadi.
Yunus berharap dengan adanya kesepakatan yang disertai proses adat ini, pengerjaan proyek dapat dilaksanakan hingga selesai. Mengenai masa kontrak, Yunus optimis pembangunan proyek dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal.
“Kami dari pihak balai dan kontraktor tetap optimis sampai pekerjaan ini selesai. Ini proyek multi years, nanti selesai 2019 akhir. Sebelum jatuh tempo kontrak pasti sudah selesai,” jelas Yunus.
Harapan Yunus kepada masyarat setempat, untuk tetap menjalin komunikasi dengan baik membangun. Sehingga pelaksanaan proyek cepat selesai dan bisa di nikmati oleh masyarakat. Karena keberadaan Pengendali Banjir sungai Warmare ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Mewakili pihak Balai Wilayah Sungai Papua Barat, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Manokwari yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Hingga masalah ini dapat dilesaikan secara aman dan damai,” ucap Yunus.
Untuk kegiatan Proyek BWS papua Barat ke depan, Yunus berjanji akan selalu berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Demi kelancaran pembangunan di Papua Barat, yang hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat Papua Barat juga. (JFS)